Kawal Program Sekolah Swasta Gratis
Minggu, 06 September 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Andry 207
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk menjalankan program Sekolah Swasta Gratis (SSG) di 103 sekolah, mulai jenjang SD hingga SLB.
Program yang ditetapkan melalui Kepgub Nomor 312 Tahun 2025 ini menjadi salah satu strategi pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.
Dari 103 sekolah penerima program, 40 di antaranya merupakan sekolah penerima lanjutan dan 63 lainnya penerima baru. Karena itulah, program ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Untuk mengetahui bagaimana bentuk dukungan dari legislatif terhadap program ini, berikut petikan wawancara khusus beritajakarta bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin.
| Q: | Bagaimana DPRD melihat pelaksanaan program Sekolah Swasta Gratis tahun ini? |
| A: | Saya kira Sekolah Swasta Gratis ini merupakan salah satu program utama atau mandatory program di Jakarta. Ini merupakan kelanjutan dari konsep sekolah gratis yang selama ini berjalan di sekolah negeri. Pelaksanaannya memang masih dalam proses. Dengan anggaran sekitar Rp253,6 miliar, saat ini baru 103 sekolah jenjang SD dan SLB yang bisa digratiskan. Jadi, cakupannya masih terbatas, kurang lebih satu sekolah di setiap kecamatan. Tahap pertama sudah berjalan. Sekarang kita mengupayakan perluasan, dari 40 sekolah penerima lanjutan menjadi 63 sekolah penerima baru. Bersamaan dengan itu, program pendidikan lain seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah juga harus tetap dijaga. Menurut saya, semua itu merupakan bagian penting dan mendasar dari upaya menghadirkan pendidikan yang lebih terjangkau di Jakarta. |
| Q: | Program Sekolah Swasta Gratis salah satunya ditujukan bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Seberapa jauh program ini mampu menjangkau keluarga kurang mampu? |
| A: | Tentu belum 100 persen karena program ini masih berproses. Tetapi kita terus mengupayakan agar cakupannya diperluas dan penerimanya tepat sasaran, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mengapa sekolah swasta dilibatkan? Karena anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap harus mendapatkan kesempatan bersekolah. Mereka bisa ditampung di sekolah swasta tanpa membebani orang tua dengan biaya pendidikan. Target kita tentu memperluas program secara bertahap. Dalam dua atau tiga tahun mendatang, insyaallah, cakupannya bisa mendekati 100 persen. |
| Q: | Gratis biaya sekolah tentu belum cukup. Bagaimana memastikan kualitas pendidikan di sekolah penerima Sekolah Swasta Gratis tetap setara? |
| A: | Ini juga menjadi perhatian DPRD melalui Komisi E. Kami sudah mendorong adanya semacam MoU dengan sekolah-sekolah penerima program agar standar yang ditetapkan pemerintah benar-benar dipenuhi. Standarnya mencakup rasio guru dan murid, sarana dan prasarana, hingga kurikulum yang sesuai dengan sistem pendidikan kita. Dengan mekanisme verifikasi yang baik, kita berharap sekolah yang menerima program tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga mampu menjaga kualitas pendidikannya. |
| Q: | Jadi, ke depan anggaran program Sekolah Swasta Gratis tidak cukup hanya diarahkan untuk membebaskan biaya sekolah? |
| A: | Betul. Secara aturan, standar kualitas sekolah sudah diatur dalam Keputusan Gubernur. Tetapi DPRD tentu akan terus mendorong adanya perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas guru. Di Jakarta masih ada guru yang berstatus guru bantu. Mereka membutuhkan peningkatan kapasitas dan standardisasi yang lebih ketat. Karena itu, Pemprov DKI perlu memberikan perhatian melalui pos anggaran khusus untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Sekolah gratis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Jangan sampai aksesnya diperluas, tetapi mutunya tidak ikut meningkat. |
| Q: | Ada sekolah swasta yang memilih tidak bergabung karena menilai subsidi pemerintah belum sesuai kebutuhan. Bagaimana DPRD melihat persoalan ini? |
| A: | Memang ada sekolah yang menilai subsidi dari Pemprov DKI belum sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan mereka. Ini masih dalam proses. Ke depan, kita perlu menyusun skema subsidi yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah swasta karena karakter dan kemampuan masing-masing sekolah berbeda. Ada sekolah yang merasa nilai subsidi saat ini sudah cukup, tetapi ada juga yang menilai masih kurang. Karena itu, perlu standardisasi agar besaran subsidi lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan sekolah di seluruh Jakarta. |
| Q: | Dari sekolah maupun orang tua murid, masukan apa yang paling banyak diterima DPRD terkait pelaksanaan program Sekolah Swasta Gratis? |
| A: | Salah satu yang cukup sering disampaikan adalah ketepatan waktu pembayaran kepada sekolah. Orang tua juga membutuhkan transparansi mengenai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah. Mereka harus tahu dengan jelas apa saja yang ditanggung pemerintah dan apa yang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Hal-hal seperti ini penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan subsidi harus jelas, transparan, dan sesuai dengan tujuan awal program. |
| Q: | Komisi E menargetkan Sekolah Swasta Gratis dapat menjangkau 200 sekolah. Seberapa realistis target tersebut di tengah keterbatasan anggaran? |
| A: | Saya optimistis, tetapi tentu harus dilakukan secara bertahap. Kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi Jakarta satu atau dua tahun ke depan. Jakarta masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau potensi itu bisa dimaksimalkan, ruang fiskal kita akan semakin besar dan bisa digunakan untuk mendorong program sekolah gratis. Saya berharap target 200 sekolah bisa dicapai dalam dua atau tiga tahun mendatang. |
| Q: | Di balik program sekolah gratis, ada persoalan kesejahteraan guru honorer. Bagaimana memastikan mereka tidak justru tertinggal? |
| A: | Ini juga harus menjadi perhatian Pemprov DKI. Gaji atau honor guru harus memadai dan setidaknya memenuhi standar yang ditetapkan, paling tidak mengacu pada UMP. Profesi guru harus kita hormati dan kita jaga marwahnya. Mereka harus bisa bekerja dengan tenang karena misi yang mereka emban sangat besar. Jadi, ketika pemerintah berbicara tentang pendidikan gratis, perhatian tidak boleh hanya diberikan kepada siswa. Kesejahteraan dan kepastian penghasilan guru juga harus menjadi bagian dari kebijakan. |
| Q: | Lalu, apa ukuran paling sederhana untuk menyatakan program Sekolah Swasta Gratis berhasil dalam satu hingga dua tahun ke depan? |
| A: | Yang paling sederhana adalah meningkatnya partisipasi sekolah dan semakin banyak anak yang bisa mengenyam pendidikan. Ukuran berikutnya adalah menurunnya angka putus sekolah. Semakin banyak anak yang bersekolah dan semakin sedikit yang putus sekolah, berarti program ini memberikan dampak positif terhadap kualitas manusia di Jakarta. Kepuasan masyarakat, khususnya orang tua penerima manfaat juga penting. Jadi, partisipasi pendidikan, penurunan angka putus sekolah, dan kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator umum keberhasilan program ini. |
