Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 di Hotel Mercure Batavia.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong mengatakan, FGD IKIP digelar untuk memotret dan melihat secara luas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.

FGD ini juga melibatkan informan ahli yang dapat memberikan masukan dan penilaian terkait sejauh mana penerapan informasi publik.

"Secara nasional, informan ahli itu ada 312 orang yang terlibat. Semakin banyak informan ahli tentu akan semakin baik," ujarnya, Sabtu (21/5).

Romanus mencatat, saat ini, dari total 360 badan publik secara nasional, baru 83 badan publik yang informatif. Hingga kini, terdapat kurang lebih 80 negara yang telah memiliki undang-undang yang mengatur soal keterbukaan informasi publik.

"Termasuk Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," terangnya.

Ia juga mengapresiasi terselenggaranya FGD IKIP DKI Jakarta tahun 2022 ini. Ke depan, Ibu Kota diharapkan dapat memiliki badan publik yang menjamin keterbukaan informasi publik bagi warganya.

"Kami tentu mengapresiasi Tim Pokja IKIP DKI Jakarta tahun 2022 yang berkomitmen dan serius dalam menyelenggarakan kegiatan ini," ucapnya.

Ketua Pokja IKIP DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menambahkan, pada tahun ini, jajarannya memperluas cakupan dengan melibatkan informan ahli dari Kepulauan Seribu.

"Bicara Jakarta juga meliputi Kepulauan Seribu. Karena ada masyarakat di sana yang perlu kita tingkatkan layanan informasi publiknya," katanya.

Harry juga menyampaikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) IKIP tahun 2021 lalu telah mendapatkan respon positif dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Saat Monev IKIP tahun 2021, Pak Gubernur menyatakan keseriusannya dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik," ungkapnya.

Harry juga berterima kasih kepada sembilan informan ahli yang telah terlibat dalam kegiatan IKIP tahun 2022. Informan ahli yang terlibat ini memiliki latar belakang beragam, baik dari unsur akademis, praktisi hingga pelaku usaha.

"Saya selalu menyatakan Pokja IKIP 2022 memberi kesempatan sepenuhnya kedaulatan di tangan informan ahli," tandasnya.