Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung upaya penanggulangan genangan dan banjir, baik melalui pengerukan kali, embung dan waduk; Gerebek Lumpur; hingga pembangunan polder.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan, sangat mendukung kegiatan gerebek lumpur merupakan program kolaborasi antara organisasi perangkat daerah bersama warga Ibukota secara masif. 

DPRD DKI Jakarta menilai dampak manfaat sudah dirasakan setelah digelarnya Gerebek Lumpur di sejumlah lokasi rawan genangan dan banjir di Ibukota sejak dua tahun terakhir. Contoh kegiatan gerebek lumpur yang digelar di sepanjang aliran Kali Cipinang Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. 

"Setelah diadakan Gerebek Lumpur, banjir yang kerap menggenangi pemukiman warga cepat surut. Untuk membuat kondisi nol tanpa banjir tidak mungkin disebabkan kontur wilayah banyak cekungan. Gerebek lumpur ini bermanfaat mempercepat durasi turunnya genangan atau banjir," ujar Syarif, Sabtu (19/2). 

Ia juga meminta aparatur terkait terus menerus mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke dalam saluran. Serta mencegah warga agar tidak mendirikan bangunan di atas trase saluran atau kali yang berdampak tersumbatnya laju aliran air.

"Sumber masalah banjir terjadi karena okupasi daerah aliran sungai (DAS) dengan mendirikan bangunan di atasnya," paparnya. 

Pendapat senada disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Riano Purwonegoro Ahmad. Ia mengungkapkan, Gerebek Lumpur merupakan salah satu upaya yang baik.

"Selain Gerebek Lumpur, Dewan melihat pengerukan kali atau sungai, termasuk di Kali Mampang yang berjalan saat ini juga sudah bagus dalam upaya penanggulangan banjir," ungkapnya. 

Riano menjelaskan, legislatif mendukung kegiatan prioritas dalam upaya penanganan banjir secara terpadu di Ibukota di antaranya, penambahan alat berat untuk pengerukan sungai.

"Kami siap membahas jika organisasi perangkat daerah mengajukan pengadaan alat berat yang dipergunakan untuk pengerukan sungai sehingga penanganan banjir lebih optimal," paparnya. 

Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris menuturkan, berbagai upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan optimal. Dewan juga terus melakukan pengawasan dalam penanganan banjir di Ibukota. Salah satunya dengan dibuatnya sumur resapan di sejumlah lokasi rawan banjir. 

"Kami berharap dan optimis penanggulangan banjir di Ibukota masih ke arah lebih baik," paparnya. 

Ia juga mendukung program pembuatan polder di sembilan titik sungai dalam rangka penanggulangan banjir di Ibukota. Polder berfungsi mengatur arus keluar masuk air rob ke sejumlah sungai di Ibukota.  

"Pembuatan Polder di sembilan titik yang akan dibangun dengan bagus dan rapih. Bila perlu 11 sungai di Ibukota yang mengarah ke laut dibuatkan pembatas air. Sehingga, saat rob terjadi bisa dihambat dengan adanya polder dan air sungai dipompa keluar ke laut," tandasnya.