Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menggelar kegiatan Konvergensi Lintas Program/Lintas Sektor (LP/LS), Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Akademisi untuk Penurunan Stunting (Pertemuan Aksi Konvergensi) di Provinsi DKI Jakarta di Hotel Novotel pada 24-25 November 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan metode blended ini dihadiri oleh Tim Penilai Kinerja Stunting di tingkat provinsi dan stakeholder lainnya sebanyak kurang lebih 300 peserta dengan narasumber berkompeten dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tim Leader LGCB ASR Pusat dan BKKBN.

Kepala Bappeda DKI Jakarta selaku Wakil Ketua I Tim Konvergensi Pengendalian Stunting di Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah di bidang kesehatan.

Stunting bukan hanya berdampak terhadap pertumbuhan fisik balita, tetapi juga pada fungsi penting tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Balita stunting berpotensi memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, lebih rentan terhadap penyakit, dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

"Stunting diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan," ujarnya, di lokasi acara, Rabu (24/11).

Nasruddin menjelaskan, mengacu pada standar WHO, suatu daerah dikatakan baik jika prevalensi kurang dari 20 persen. Saat ini di Indonesia hanya ada empat provinsi dengan prevalensi stunting di bawah standar yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen, salah satunya yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan angka prevalensi sebesar 19,96 persen.

Indeks Khusus Penanganan Stunting atau IKPS disusun dari 12 indikator yang dikelompokkan dalam enam dimensi. Enam dimensi penyusun IKPS adalah dimensi kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

"Pada tahun 2020 ini, Provinsi DKI Jakarta mempertahankan capaiannya pada peringkat 5 dari 34 Provinsi, dengan nilai 70,2 atau di atas rata-rata nilai IPKS Nasional sebesar 67,3," bebernya.

Menurutnya, upaya pemberantasan stunting harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini disebabkan satu hal berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap hal lain yang pada akhirnya dapat mendukung atau malah menghambat upaya percepatan penurunan stunting yang telah dirancang oleh pemerintah.

Persepsi yang selama ini, stunting merupakan urusan sektor kesehatan saat ini sudah mulai bergeser. Masing-masing sektor sudah mulai menyadari bahwa ini merupakan kerja bersama di mana untuk mencapai sinergisitas tersebut diperlukan penyelarasan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat.

"Upaya penanggulangan stunting melalui lintas sektor menjadi solusi sebagai sebuah langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lembaga sosial dan lembaga keagamaan, akademisi dan media masa dalam rangka mencetak generasi yang berkualitas," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti menuturkan, kegiatan Aksi Konvergensi di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari aksi pertama sampai aksi ke tujuh di tingkat Kota dan Kabupaten dan terakhir dilakukan di tingkat provinsi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang bekerja sama antar lintas sektor yang bertujuan mereview dari aksi satu sampai aksi tujuh apa kendala yang dihadapi, mendapatkan masukan untuk perbaikan di masa-masa ke depan sehingga diperoleh harmonisasi dalam kinerja Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Provinsi DKI Jakarta.

"Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Pilar 1, memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di seluruh tingkatan. Pilar ini menjaga dan menindaklanjuti komitmen nasional terhadap pencegahan stunting dengan mengarahkan, mengoordinasikan, memperkuat strategi kebijakan dan target pencegahan stunting pimpinan nasional baik di pusat maupun daerah," bebernya.

Ia menambahkan, dengan pelibatan mitra pemerintah melalui kerangka kerja bersama antara Pemerintah dan para mitra diharapkan mampu mengarahkan potensi sumber daya secara menyeluruh dan konvergen dalam pencegahan stunting.

Upaya pencegahan stunting melibatkan banyak pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan satu media sebagai sumber informasi untuk para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru dalam upaya pencegahan stunting.

"Informasi terbaru yang disajikan dapat digunakan sebagai sumber rujukan, untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan telah dilaksanakan sebagai wujud komitmen para pimpinan pemerintah pusat dan stunting daerah,” tandasnya.