Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan ini dalam rangka studi banding koordinasi tata kelola kelembagaan. Sejumlah informasi disampaikan perwakilan KI Kaltim mengenai pengelolaan anggaran kelembagaan, kondisi pasca dilantiknya komisioner dan sekretariat baru sampai keterlambatan honorarium.

Kunjungan dan studi banding diterima langsung jajaran KI Provinsi DKI Jakarta, yakni Ketua KI Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Ketua Bidang Kelembagaan Nelvia Gustina, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Arya Sandhiyudha dan Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (A.S.E) Aang Muhdi Gozali beserta unsur sekretariat dan tenaga ahli.

Sementara itu, rombongan KI Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih, Ketua Bidang PSI M Khaidir, Sekretaris Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Edi Hermawanto dan Sekretariat Administrasi Data dan Publikasi Elly Akbar. Kunjungan ini berlangsung di ruang rapat KI DKI Jakarta, Lantai 7 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kunjungan kami ini untuk memperkuat tali silaturahmi antar lembaga sekaligus ingin mendapat masukan mengenai nomenklatur pengelolaan anggaran serta penguatan eksistensi Komisi Informasi," ujar Ramaon, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritajakarta.id, Selasa (4/5).

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, melalui studi banding ini pihak sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dapat mengikuti kebijakan nomenkaltur anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus menguatkan komunikasi dengan stake holder. Perlu diketahui, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus keterbukaan informasi publik. Pertemuan ini juga saling bertukar gagasan dan informasi yang mencerahkan kedua pihak.

"Diharapkan dengan adanya kunjungan kerja ini menjadi spirit bersama bagi kedua pihak Komisi Informasi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta dalam meningkatkan pelaksanaan tugas terkait keterbukaan informasi publik," tandasnya.