Pembelian saham operator air bersih PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini terhambat gugatan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Untuk itu, Anggota Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta, Firdaus Ali meminta LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air ini mencabut gugatan terhadap PT Palyja demi kelancaran proses akuisisi yang sedang berjalan saat ini.

"Pembelian saham PT Palyja oleh PT Jakpro tidak boleh ditunda lagi," ujar Firdaus Ali, Kamis (6/3).

Apalagi, kata Firdaus, pembelian saham PT Palyja untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada warga ibu kota. "Pembelian saham PT Palyja untuk memperbaiki pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih kepada warga Jakarta yang selama ini dinilai sangat buruk," kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) itu

Firdaus menjelaskan, awal gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air ini agar Pemprov DKI memutus swastanisasi air di ibu kota. Padahal, lanjut Firdaus Ali, akuisisi saham Palyja oleh PT Jakpro sebagai langkah memutus swastanisasi air tersebut.

"Sudah saatnya gugatan dicabut, karena tujuan awalnya kan sudah tercapai. Kalau gugatan  tidak dicabut, justru akan menghambat proses akusisi, dan swastanisasi air terus berlanjut karena saham pengelolaan air masih dimiliki Palyja selaku perusahaan asing," ungkapnya.

Menurut Firdaus, jangan sampai dengan adanya gugatan ini justru pembelian saham oleh PT Jakpro batal. Karena, seperti diketahui pembeliannya sudah mundur dari waktu yang ditentukan semula, yakni pada Desember 2013 lalu. "Pak Gubernur juga menunggu kepastian, jangan sampai gugatan justru menimbulkan masalah lainnya," tukasnya.