Sebanyak tiga usulan menjadi skala prioritas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kota Jakarta Timur, Senin (29/3). Musrenbang yang dilakukan secara daring ini dilakukan serempak di lima wilayah Ibu Kota dan dibuka secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar mengatakan, musrenbang ini adalah salah satu instrumen untuk mengakomodir permasalahan di wilayah melalui usulan masyarakat maupun hasil reses anggota DPRD DKI. Namun dari semua usulan dan aspirasi yang masuk itu ada skala prioritas dan harus dikerjakan.

“Di Jakarta Timur ada tiga skala prioritas yang dibahas dalam musrenbang. Yaitu soal penanganan COVID-19, banjir dan pemulihan ekonomi. Karena saat ini telah terjadi kontraksi ekonomi yang luar biasa. Jadi kita harus melakukan pemberdayaan dan pelatihan pada masyarakat,” kata Anwar.

"Dampak kontraksi ekonomi ini harus diatasi dengan cepat dan perlu ada dukungan dari semua pihak terkait," tukasnya.

Dalam usulan musrenbang ini, beber Anwar, ada 9.484 usulan dari hasil rembuk RW pada Januari lalu. Kemudian setelah melalui proses musrenbang kelurahan dan kecamatan maka didapati 3.045 usulan (31,84 persen) yang akan dikerjakan pada tahun ini. Kemudian ada 1.198 usulan (12,53 persen) ditolak karena adanya duplikasi dan kondisi fisik eksisting masih bagus.

“Sedangkan usulan yang diteruskan untuk dibahas pada musrenbang kota sebanyak 5.320 usulan (55,63 persen), dengan estimasi nilai anggaran Rp 3,762 triliun,” ungkapnya.

Dia menegaskan, program yang dikerjakan melalui musrenbang ini harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengan daerah (RPJMD). Masyarakat diminta membantu melakukan pengawasan di lapangan agar semua program pembangunan yang dikerjakan tahun ini berjalan secara maksimal.

"Sebanyak 3.045 usulan yang akan dikerjakan tahun ini, seluruhnya harus bisa tuntas," tandasnya.

Pelaksanaan musrenbang di tingkat kota Jakarta Timur digelar di ruang pola gedung A DPRD DKI. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaemi, jajaran Forkompimko dan para Kasudin, Kabag serta pejabat terkait lainnya.