PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) siap menjalankan masukan dan saran yang disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan KBN, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (21/7).

Direktur Pengembangan PT KBN, Junaedi menyambut baik masukan dan saran yang disampaikan Komisi B DPRD DKI Jakarta. Masukan tersebut di antaranya, mendukung pengoperasian Pelabuhan Marunda yang diprediksi dapat mengurangi beban aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Komisi B mendukung pengoperasian pelabuhan Marunda. Karena pelabuhan ini nantinya menjadi ujung tombak semua muatan dari laut dan saat ini Pelabuhan Tanjung Priok juga sudah overload," ujar Junaedi, Rabu (22/7).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar menambahkan, jika KBN memiliki pelabuhan tentu pemasukan yang akan diterima juga lebih besar dan berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Sayangnya hingga kini ada beberapa hal yang membuat rencana pembangunan Pelabuhan Marunda belum mendapatkan izin Kementerian Perhubungan. Salah satunya, penyalahgunaan lahan yang dilakukan beberapa pihak yang menyewa lahan di KBN.

"KBN ingin membangun pelabuhan, tetapi belum mendapat izin. Padahal semua material sudah siap, dermaga pun sudah dibangun. Makanya kita akan lihat permasalahannya, ini kan banyak penyewa yang menyimpang dari perjanjian awal," ungkapnya.

Anggota Komisi B lainnya, Farazandi Fidinansyah juga sepakat agar KBN secepatnya melakukan pengecekan dan kontrol terhadap para penyewa lahan, sehingga izin untuk melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda bisa segera terealisasi.

"Mengingat Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,85 persen di PT KBN, makanya kita dukung ini. Karena saya ingin agar optimalisasi pendapatan berdampak untuk DKI," tandasnya.