Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memuat 20 bab dan 214 pasal telah disahkan melalui Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Pras mengatakan, awalnya Rancangan Peraturan Tatib DPRD DKI Jakarta yang diusulkan sebanyak 187 pasal. Namun, setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menjadi 214 pasal.

"Mencermati hasil koreksi dari Kemendagri RI, salah satunya memuat materi pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD yang masa jabatannya lebih dari 18 bulan perlu diatur dalam Tatib DPRD. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2)

Pras menjelaskan, DPRD DKI Jakarta telah mengadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada 17 dan 18 Februari 2020. Mellaui forum Rapimgab, disepakati Rancangan Peraturan Tatib DPRD DKI Jakarta disahkan hari ini melalui Rapat Paripurna.

"Dewan menyampaikan apresiasi kepada kinerja tim penyusun Tatib DPRD DKI Jakarta yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik," terangnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersyukur saat ini sudah ada Peraturan Tatib DPRD DKI Jakarta. Sehingga, hal itu memungkinkan persidangan di DPRD dapat berjalan cepat, efektif dan efisien serta memiliki dasar hukum.

"Melalui disahkannya Tatib DPRD ini, maka seluruh komponen yang sebelumnya kosong dengan adanya ini dapat dipenuhi," ungkapnya.

Anies berharap, usai pengesahan Tatib DPRD tersebut, pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 bisa segera direalisasikan.

"Panitia Pemilihan di DPRD dapat segera bekerja dan menuntaskan pemilihan wakil gubernur. Kita tunggu hasilnya," tandasnya.