Sebagian besar kondisi ruas jalan di ibu kota hingga kini masih berlubang. Melihat hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku terus berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M Basuki Hadimoeljono untuk meminta izin perbaikan ruas jalan protokol di ibu kota dialihkan kepada Pemprov DKI.

"Jalan rusak tetap dikerjakan, makanya tadi saya baru SMS ke Menteri PU juga, kita kan ada jalan yang pusat. Kalau pusat betonnya 12 inch mili, kita punya berapa (nggak) gitu beda. Jadi saya bilang kenapa sih tidak mau serahkan kepada kami jalan-jalan pusat agar kami yang kerjakan perbaikannya," ujar Basuki di Balaikota, Kamis (15/1).

Ia pun mencontohkan kondisi ruas Jl MT Haryono dan Slipi yang kerapkali tergenang bila hujan turun.

”Nah, kenapa PU enggak tinggikan? Badan jalan yang ngurusin PU, kayak gitu kenapa enggak kasih ke kami saja. Slipi juga ada genangan, tiap hari hujan. Nah, itu kewenangan pusat. Pusat ninggiin, nyesuain kiri kanan, dia pusing. Nanti gimana? Nah, kamu kasih kami saja," katanya.

Basuki mengaku tidak mempermasalahkan besaran dana yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk mengurusi perbaikan jalan prokotol di ibu kota.

"Kalau kementerian memang tidak mau kasih uangnya, enggak apa-apa deh. Misalnya dana yang dialokasikan untuk perbaikan jalan protokol hanya Rp 100 miliar setahun, ya dikasih saja ke provinsi lain. Yang penting haknya kepada kami," ungkapnya.

Ia menambahkan, jalan protokol tetap milik Kementerian PU, sedangkan Pemprov DKI hanya memperbaiki saja.

”Tapi, dia (Kementerian PU) jangan kerjain lagi, jangan anggarin lagi, biar enggak tabrakan. Kalau dia mau kasih, boleh. Kita mah yang penting fungsi, buat apa sih aset-aset jalan. Yang penting buat orang Jakarta," tandasnya.