Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bisa memaksimalkan dan memberikan kemudahan kepada publik yang ingin memperoleh informasi. Pasalnya, Organisasi perangkat Daerah (OPD) di DKI Jakarta juga merupakan badan publik.

Mujiyono menjelaskan, setiap Badan Publik memiliki kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

"Sampaikan secara up to date, dan jangan menyampaikan yang berpotensi konflik. Apalagi, informasi yang simpang siur atau kabar bohong, " ujarnya, usai memimpin Rapat Pembahasan dan Pendalaman RAPBD Tahun Anggaran 2020 bersama Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12).

Mujiyono menjelaskan, kemajuan zaman telah membawa masyarakat kepada teknologi modern dan keterbukaan informasi. Untuk itu, setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.

"Hak warga mengakses informasi menjadi penting. Kalau penyelenggaraan negara terbuka untuk diawasi publik, artinya makin dapat dipertanggungjawabkan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania menuturkan, PPID DKI Jakarta merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Ini sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pergub 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik," ucapnya.

Ia menambahkan, pengembangan PPID di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejalan dengan penghargaan yang sudah diraih sebagai provinsi yang informatif.

"Penghargaan itu merupakan pencapaian tertinggi dari Komisi Informasi Pusat. Ini tentunya akan kita pertahankan dengan cara semakin meningkatkan kualitas dari layanan PPID," tandasnya.