Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati penambahan anggaran sebesar Rp 2,71 miliar untuk Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Dinas KPKP mengusulkan besaran anggaran sebesar Rp 368,29 miliar. Setelah melalui proses pembahasan bersama Komisi B dilakukan penyesuaian menjadi Rp 371 miliar.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, penambahan anggaran salah satunya akan digunakan untuk pengelolaan dermaga pelabuhan pusat informasi di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Kami menilai pembangunan infrastruktur itu cukup penting. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga," ujarnya, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10) malam.

Sementara itu, Kepala Dinas KPKP Darjamuni menyambut positif adanya penambahan anggaran untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

"Pembangunan dermaga pusat informasi di Pulau Tidung ini menarik karena dibangun menjadi pusat konservasi agar pelabuhannya punya ikon dan daya tarik tersendiri," terangnya.

Menurutnya, Komisi B juga memberikan masukan-masukan terkait kebutuhan nelayan di pesisir utara Jakarta.

"Kami memang juga menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya untuk memberikan kemudahan dan menyejahterakan nelayan," ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk prioritas dari Dinas KPKP di tahun 2020 meliputi , ketahanan pangan, pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, rehabilitasi dan konservasi ekologi di Kepulauan Seribu, serta revitalisasi RPHU dan relokasi para pemotong maupun penampung unggas di pasar dan permukiman.

"Sebagai program prioritas tahun depan, kami juga akan melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan pelabuhan perikanan Muara Angke, serta pembinaan kewirausahaan terpadu pertanian, perikanan dan peternakan," tandasnya.