Rendahnya tingkat kesejahteraan guru ngaji di ibu kota mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Karena itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan meningkatkan taraf hidup para guru ngaji dengan memberikan tunjangan kesejahteraan setiap bulan.

"Saya akan dorong untuk memberikan bantuan kepada para guru ngaji. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan," kata Zainudin, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/12).

Politisi Partai Hanura itu mengatakan, usulan pemberian tunjangan kepada guru ngaji yang ada di Jakarta ini akan disampaikannya dalam rapat komisi. Tahap selanjutnya, tinggal memikirkan sumber dana yang akan dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji tersebut.

"Anngarannya tidak usah dipusingkan, nanti bisa pakai dana dari Pemprov DKI atau dana BAZIS. Karena sekarang ini persoalan utama anak bangsa yaitu pendidikan moral agama. Sementara guru ngaji sebagai tenaga pendidik, kurang diperhatikan kesejahteraannya," ungkapnya.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, kata Zainudin, upah para guru ngaji di wilayah pemukiman warga terbilang masih sangat kecil antara Rp 100-200 ribu per bulan. Padahal, pengabdian mereka dalam mengajarkan ilmu agama, memiliki peranan penting dalam menentukan moral anak bangsa yang sampai kini masih gemar tawuran.

"Paling top, guru ngaji di kampung-kampung dapat gaji Rp 200 ribu per bulan. Bayangkan, buat makan saja tidak cukup, belum ditambah bayar kontrakan. Makanya mereka mesti dapat uang kesejahteraan," tegasnya.

Sebelum pemberian tunjangan kesejahteraan diusulkan ke eksekutif, komisinya akan mendata lebih dahulu jumlah guru ngaji di wilayah pemukiman warga. Pendataan tersebut nantinya bisa dilakukan dengan memanfaatkan aparatur RT maupun pengurus masjid setempat.

"Ini perlu diinventarisir. Proses pembagian tunjangannya nanti bisa di masjid. Karena kalau bukan guru ngaji, warga tidak akan ada yang mau datang mengambil tunjangan itu," ungkapnya.