Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana tidak akan lagi menyalurkan santunan sosial berupa uang tunai kepada kaum dhuafa, janda, dan lainnya karena dinilai tidak tepat.

"Saya tadi habis ketemu dengan pengurus Nahdlatul Ulama (NU). Saya bilang, saya enggak mau lagi ada santunan dh uafa dan janda, itu bansos enggak jelas," tegas Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta usai melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta periode 2014-2018, di Balai Agung, Balaikota, Jumat (5/12).

Ia mengungkapkan, pemberian program jaminan kesehatan dan pendidikan, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) serta Kartu Jakarta Pintar (KJP), lebih mengedukasi warga ibu kota dibanding pemberian santunan.

”Penyaluran bantuan melalui KJS dan KJP dapat membentuk sebuah keadilan sosial,” ujarnya.

Basuki mengaku, rencana tersebut juga pernah disampaikan pada rapat pimpinan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah beserta jajarannya.

"Lurah dan camat yang tahu persis siapa saja warganya yang butuh beras, mereka salurkan dengan baik, itu namanya keadilan sosial. Enggak apa-apa nanti kalau saya dibilang, 'Payah Gubernur turun enggak kasih bantuan apa-apa', emang gue pikirin," tandas Basuki disambut tepuk tangan dan tawa ratusan remaja masjid yang memadati pelantikan tersebut