Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2) yang beranggotakan tujuh pejabat DKI Jakarta plus dua orang ketua dan wakil ketua bukanlah tim asal-asalan. Menurutnya, pembentukan tim ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 201 tahun 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada 11 Februari 2014.

Orang nomor satu di Jakarta ini menambahkan, pembentukan tim ini, sudah sesuai aturan. Sehingga bukanlah tim yang dibentuk asal-asalan untuk menempatkan pejabat yang sudah tidak memiliki job. "Kok ide bagaimana? itu kan ikuti aturan, kalau aturannya bisa ya bisa dilakukan. Kok pake ide segala?" ucapnya, Kamis (13/2).

Meski telah dibentuk Jokowi mengaku, masih mencari orang untuk posisi ketua dan wakil ketua TGUP2. Berdasarkan ketentuan pemilihan untuk posisi kedua jabatan tersebut dilakukan oleh gubernur. "Iya nanti saya yang pilih. Sekarang masih kosong, masih dicari," katanya.

Sementara belum ada ketua dan wakil ketua, diakui Jokowi, tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 83 tahun 2013 ini tetap bekerja untuk masalah pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing. "Job desk-nya mempercepat pembangunan, kemarin sudah dijelasin sama Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nganggur gimana? Ngawur," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, pemilihan ketua dan wakil ketua TGUP2 bisa berdasarkan dari anggota tim yang menyampaikan ke gubernur. Selain itu, bisa juga menjadi hak prerogatif dari gubernur itu sendiri. "Kriterianya kompeten di bidangnya, menguasai permasalahan di lapangan, dan lainnya," kata Made.

Dikatakan Made, mereka akan bekerja membantu percepatan pembangunan, khususnya untuk mengatasi masalah dasar Jakarta yakni macet dan banjir. Selain itu juga terkait masalah pertumbuhan ekonomi di ibu kota. "Tim ini justru lebih dekat dengan gubernur, karena bisa melaporkan secara langsung. Tugasnya untuk mempercepat dorongan, pelaksanaan kegiatan pembangunan agar target-target cepat tercapai," tandas Made.