Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Kunker tersebut dalam rangka pertukaran informasi dan studi banding mengenai tata cara pengawasan bantuan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, I Wayan Kocap mengatakan, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kabupaten baru yang baru berjalan selama lima tahun.

"Kami ingin sharing informasi dan menimba ilmu dari Dinsos DKI, khususnya mengenai pengawasan bantuan bagi masyarakat miskin," ujarnya, di Kantor Dinas Sosial DKI Jakarta, Jalan Gunung Sahari II, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Wayan menambahkan, pihaknya juga ingin mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementeriam Sosial RI di DKI, mulai dari penyaluran bantuan hingga tahapan evaluasi.

"Kami sebagai wakil rakyat juga ingin terlibat untuk menjalankan fungsi pengawasan agar program itu berjalan dengan baik di Kabupaten Musi Rawas Utara," ungkapnya.

Sementara, Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos DKI Jakarta, Dewi Aryati Ningrum menuturkan, pengawasan bantuan bagi masyarakat miskin, khususnya Program PKH dilakukan melalui pendamping.

"Pendamping itu pengawasannya ada di bawah Suku Dinas Sosial di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Jadi, ada pengawasan yang cukup intensif," terangnya.

Dewi menambahkan, Dinsos DKI memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

"Dalam pelaksanaan program itu kami juga memberikan pendampingan dan bantuan pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK, serta sinergi dengan Dinas KUKMP," tandasnya.