Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo, pada Januari 2015 mendatang. Setidaknya, ada enam RT yang akan ditertibkan dengan luas lahan mencapai empat hektar.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan. Bagi warga yang memiliki sertifikat atau girik maka akan diberikan ganti rugi. Sementara bagi warga yang menduduki lahan negara akan dipindahkan ke rumah susun (rusun). Namun warga yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) tidak akan mendapatkan fasilitas rusun.

"Kalau yang prostitusi kan yang kontrakan-kontrakan. Yang dipindah ke rusun yang punya keluarga di situ bukan PSK. Kalau prostitusinya ditutup," kata Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Senin (24/11).

Lokasi yang akan ditertibkan menyebar di enam RT, yang terdiri dari satu RT di Jakarta Barat dan lima RT di Jakarta Utara. "Sekarang kami lagi potret wilayahnya dulu nih. Mereka duduk di atas lahan siapa dulu," ucapnya.

Dia menyebutkan, lahan akan ditertibkan mencapai empat hektar. Nantinya, lahan tersebut akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan jalan inspeksi. Sebab, RTH di Jakarta masih kurang, yakni belum mencapai 10 persen. Padahal sebagai kota besar, harusnya Jakarta memiliki RTH mencapai 30 persen dari total luas lahan.

"Kami lagi giat-giatnya membuat jalan inspeksi di manapun kami terobos, kalau jalan inspeksi diduduki. Kami juga i ngin menambah RTH karena RTH Jakarta masih berkisar 10 persen. Padahal, idealnya sebuah kota itu harusnya memiliki RTH seluas 30 persen dari total luas kota," jelasnya.

Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat ini, Pemprov DKI Jakarta menerima surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa Kalijodo tidak layak untuk prostitusi. Pasalnya, banyak anak-anak yang berada di lokasi tersebut. "Mereka melihat lokasi itu tidak layak untuk kondisi psikologis anak," ungkapnya.