Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, semakin geram dengan buruknya pelayanan yang diberikan operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah Barat DKI Jakarta, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Karena itu, pria yang akrab disapa Ahok ini ingin secepatnya dapat mengakuisisi saham PT Pal yja. 

Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya akan mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pemasok air baku bagi warga ibu kota tersebut.

"Mereka (Palyja) sudah banyak mengambil uang kita (DKI), makanya (saham Palyja) mau dibeli," tegas Basuki di Balaikota, Selasa (4/11). 

Namun, kata Basuki, proses pengambilalihan saham perusahaan pemasok air bersih itu masih terkendala masalah hukum. "Masalah gugatan hukum LBH Jakarta di PN Jakarta Pusat kan belum selesai," ujarnya.

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Jakarta Menolak Swastanisasi Air, Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini PDAM Jaya, telah membukukan akumulasi kerugian negara. Dalam rentang tahun 1998-2012, kerugian negara mencapai Rp 1,18 miliar.

Apabila perjanjian kontrak PDAM Jaya dengan Palyja tersebut dilanjutkan hingga tahun 2022 atau sesuai kontrak 25 tahun, kerugian negara yang dialami DKI mencapai Rp 18,2 triliun. Saham kepemilikan Palyja saat ini masih dipegang oleh Suez International sebesar 51 persen.