Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperbaiki perencanaan anggaran dalam setiap kegiatan yang diusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, perbaikan perencanaan anggaran ini diperlukan agar tak terjadi kegagalan lelang yang memicu tingginya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA).

"Jadi ke depan tidak boleh hal-hal begitu menjadi alasan," ujarnya, Selasa (24/7).

Suhaimi menuturkan, dalam rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengutarakan banyak alasan mengenai penyebab kegagalan lelang.

Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan TAPD, kegagalan lelang disebabkan karena kurang lengkapnya persyaratan peserta lelang setelah ditetapkan sebagai pemenang. Di luar itu, ada pula alamat kantor perusahaan pemenang lelang yang tidak jelas.

"Itu yang saya minta tidak boleh terjadi lagi. Sebelum perusahaan ikut lelang harus dipastikan semuanya itu telah memenuhi persyaratan. Jangan sampai terkesan pengawasan kurang," pintanya.

Terkait persoalan ini, Suhaimi pun menyarankan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan peserta lelang yang tidak jelas.

"Kalau sudah melanggar di-black list saja supaya pelaksanaan anggaran kita ini berlangsung baik dan pembangunan tak terhambat," tandasnya.