Selasa, 03 Juli 2018 Reporter: Mustaqim Amna Editor: F. Ekodhanto Purba 2611
(Foto: Reza Hapiz)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Urban and Regional Development Institute(URDI) dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Penataan Ruang Ibukota, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa(3/7).
MoU tersebut merupakan momentum untuk mendapatkan masukan berdasarkan keilmuan dari para pakar tata ruang
"MoU tersebut merupakan momentum untuk mendapatkan masukan berdasarkan keilmuan dari para pakar tata ruang," ujar Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Selasa (3/7).
Anies berharap kerja sama tersebut dapat melibatkan warga dalam perencanaannya. Selain itu, Anies juga berharap URDI bisa menjadi penyambung dengan peneliti yang ada di universitas.
Kepala URDI, Wicaksono mengatakan, pada dasarnya URDI berperan sebagai penghubung antara Pemprov dengan peneliti-peneliti di kampus.
"Hal ini kami lakukan agar ke depannya dapat mengurangi konflik tata ruang di Jakarta," ujarnya.
Ketua Umum IAP, Bernardus Djonoputro menuturkan, untuk menjadi kota megapolitan seperti London dan Tokyo membutuhkan sebuah perencanaan yang layak.
"Dengan harapan Jakarta akan lebih aman dan nyaman," tandasnya.
