Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini menggelar rapat kerja membahas program rumah DP Nol Rupiah bersama PD Pembangunan Sarana Jaya dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP).

"Pengelolanya BUMD, uangnya bukan dari APBD dan lahan yang dibangun bukan aset DKI. Jadi saya rasa aman dilanjutkan pembangunannya dan bisa dipasarkan," ujar James Arifin Sianipar, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/1).

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan menjelaskan, saat ini, pihaknya bersama dengan pengembang sedang memobilisasi alat berat untuk memulai pembangunan rumah DP Nol Rupiah. Sejauh ini, tercatat sudah ada 3.000 warga yang mendaftar sebagai konsumen dan akan diverifikasi.

"Untuk pemasaran tunggu BLUD-nya dibentuk April nanti. Semuanya ada 703 unit dalam satu tower," jelasnya.

Ia menambahkan, warga yang ingin mendaftar sebagai konsumen wajib ber-KTP DKI, belum pernah sama sekali mempunyai rumah, sudah berkeluarga dan berpenghasilan di atas Rp 2,5 juta dan di bawah Rp 7 juta.