Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendorong sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan di Ibukota pada tahun ini.

Mengingat, kemacetan lalu lintas di 2018 di DKI Jakarta diperkirakan masih terjadi jika melihat angka pertumbuhan kendaraan bermotor 8,12 persen per tahun.

"Karena itu kita dorong supaya ERP bisa dilakukan tahun ini," ujar Iskandar Abubakar, Ketua DTKJ di Dinas Teknis Jati Baru, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Menurutnya, penerapan ERP merupakan kebijakan yang tepat untuk mengimbangi rendahnya minat warga menggunakan transportasi selain tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi.

Ia menilai, dengan hadirnya ERP,  warga akan berpikir dua kali untuk masuk ke dalam kota dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mengingat, akses jalan yang akan dilintasi warga telah diterapkan sistem berbayar.

"Menurut saya manajemen menagih kantong pengguna jalan yang efektif. Karena, ketika kita menagih dengan harga yang diterapkan di situ mereka akan berpikir ulang," tandasnya.