Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalankan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan data.

Dikatakannya, perangkat data yang mudah diakses masyarakat maupun aparatur pemerintah juga terus disempurnakan. Selain itu, warga akan dipastikan dapat berpartisipasi dan menjadi bagian dari keterbukaan data tersebut.

"Bukan hanya datanya yang terbuka, tetapi masyarakat dapat ikut memberikan ide-ide kepada pemerintah. Sebab, diperlukan kolaborasi antara data dan informasi untuk membuat sebuah kebijakan," kata Anies, usai menjadi pembicara sesi penutup Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017, di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Ia menambahkan, kepada seluruh delegasi yang hadir diharapkan da pat mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta seperti, kawasan Kota Tua, Ancol, Monas, dan Museum Nasional.

Sementara, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, Indonesia menjadi salah satu pendiri sekaligus anggota dari open government partnership se-Asia Pasifik yang memiliki komitmen untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip keterbukaan dalam pemerintahan.

"Prinsip keterbukaan harus menjalankan tiga hal, yakni transparan, partisipasi, dan inovasi," terangnya.

Menurutnya, melalui kegiatan ini negara-negara di Asia Pasifik dapat saling berbagi pengalaman dalam melaksanakan open government.

"Setiap peserta yang hadir bisa menjadikan pengalaman yang diceritakan menjadi ilmu dan pengetahuan," tandasnya.