Pemprov DKI Jakarta serius menangani keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di ibu kota. Keseriusan itu salah satunya dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Polda Metro Jaya untuk meminimalisir keberadaan PMKS di ibu kota. 

"Dengan adanya MoU ini, kami memberi pesan bahwa Pemprov DKI serius dan kepolisian akan mem-back up habis upaya pemberantasan PMKS. Kami juga akan mulai menyiapkan pengacara dan aktif menggugat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dibawa ke kepolisian," tegas Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai penandatanganan MoU bersama Polda Metro Jaya Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelanggaran d an Tindak Kejahatan Berkaitan Dengan PMKS di Balaikota DKI, Senin (29/9).

Dikatakan Basuki, pihaknya akan menyediakan formulir pernyataan yang wajib ditandatangani oleh PMKS yang tertangkap oleh petugas Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. "Di dalam formulir itu disebutkan, kalau PMKS kembali lagi ke Jakarta dan tertangkap akan dipidana," kata mantan Bupati Belitung Timur ini. 

Ditegaskan Ahok, sapaan akrabnya, Pemprov DKI tidak akan menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) dalam penindakan terhadap para PMKS di ibu kota, melainkan sanksi tegas sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Biasa, ini digertak dulu. Kalau mereka tidak mempan dengan gertakan, ya kami tangkap," tegasnya.

Basuki menilai, sebagian besar pengemis dan gelandangan di ibu kota bukan benar-benar orang susah. Bahkan, banyak PMKS yang sengaja mencari simpati dengan cara menjual kemiskinannya sendiri. "Rata-rata yang balik lagi ke sini itu sudah orang yang dagang nih, bukan orang yang susah. Mereka ke sini buat bisa bangun rumah," katanya.  

Ia menambahkan, nantinya MoU ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya. "MoU ini berlaku dalam jangka waktu 12 bulan, mulai diterapkan sejak tandatangan hari ini," tandasnya.