Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah berkomunikasi dengan Walikota Bogor, Bima Arya terkait wacana pembatasan kendaraan pribadi berpelat nomor B berseliweran di wilayah Bogor.

Dari hasil komunikasi tersebut, Basuki mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak melarang melainkan membatasi kendaraan pribadi berpelat nomor B (Jakarta) masuk ke wilayahnya. "Bukan begitu maksud mereka. Cuma ada orang yang menafsirkan rencana ke bijakan itu, bahwa pelat B tidak boleh masuk ke Bogor," ujar Basuki di Balaikota, Kamis (18/9).

Ia mengatakan, kebijakan Pemkot tidak bermaksud membatasi mobil berpelat B untuk berlalu lalang di Kota Bogor. Namun, Pemkot Bogor berkeinginan menerapkan kebijakan serupa seperti Jakarta yang akan menerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) guna membatasi jumlah kendaraan bermotor.

"Cuma ini versinya Bogor. Dia mau siapin kayak kebijakan pembatasan mobil bernomor pelat ganjil atau genap untuk semua kendaraan di sana. Kemudian mereka siapin kendaraan umum untuk jalan-jalan di dalam kotanya," katanya.

Ia mengungkapkan, tidak ada kerugian yang dirasakan oleh warga Jakarta terkait rencana pembatasan kendaraan bermotor yang akan diterapkan oleh Pemkot Bogor. "Teknis pemberlakuan kebijakan tersebut hingga saat ini masih digodok. Tunggu dia (Bima Arya) pulang haji saja,"  ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sekadar diketahui, Pemkot Bogor dan Bandung sepakat untuk menerapkan kebijakan satu hari tanpa kendaraan pelat B (Jakarta) berseliweran di kawasan mereka. Kebijakan ini diambil guna mengurangi kemacetan panjang yang kerap terjadi saat akhir pekan.

Rencananya kebijakan terkait larangan kendaraan dengan pelat nomor Jakarta melintasi jalan utama di wilayah Bogor mulai diterapkan pada awal 2015. Sebelum diterapkan, kebijakan tersebut telah dikaji tim Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Prioritas (TP4) bentukan Walikota Bogor, Bima Arya.