Sebanyak 800 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) DKI Jakarta mengikuti tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Tes urine ini menjadi langkah antisipasi dini penyalahgunaan narkoba.

Pantauan Beritajakarta, ratusan PNS yang mejalani tes urine ini berasal dari Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, dan Biro Umum.

Kemudian, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Administrasi, Biro Perekonomian, Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, serta Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DKI Jakarta, Krisna Anggara menuturkan, pelaksanaan tes urine ini menjadi bagian komitmen kerja sama BNNP dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Rencananya, kami akan melakukan tes urine bagi aparatur di seluruh SKPD. Nantinya, tes urine juga diselenggarakan di sekolah-sekolah," kata Krisna, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/10).

Menurutnya, hasil tes urine ini langsung bisa diketahui hanya dalam waktu sekitar satu menit. Bagi yang terindikasi menggunakan narkoba akan diberikan assessment pada hari ini juga.

"Kalau hasil tes membuktikan penggunaan narkoba, yang bersangkutan kami minta bersedia mengikuti konseling di Kantor BNNP DKI Jakarta. Konseling biasanya dilakukan 8-12 kali," jelasnya.

Krisna menambahkan, Gubernur DKI Jakarta memiliki komitmen dan mendukung program BNNP untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

"Penyalahgunaan narkoba perlu terus diminimalisir," tandasnya.