Jumat, 22 September 2017 Reporter: Oki Akbar Editor: Andry 1914
(Foto: Punto Likmiardi)
Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas pidato gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Perubahan 2017 dalam rapat paripurna hari ini.
Kondisi tersebut harus dapat diatasi agar dana yang berujung SILPA berada pada posisi yang wajar
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Johni Adventus Hutapea meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan realisasi belanja tidak langsung yang saat ini baru mencapai angka 32,98 persen dan belanja langsung 19,26 persen di semester kedua tahun anggaran.
"Kondisi tersebut harus dapat diatasi agar dana yang berujung SILPA berada pada posisi yang wajar," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (22/9).
Di tempat yang sama, anggota DPRD DKI Jakarta lainnya dari Fraksi Gerinda, Dwi Ratna juga meminta Pemprov DKI Jakarta mendongkrak lambatnya pertumbuhan ekonomi di trwulan kedua tahun ini yang hanya sebesar 5,96 persen dari triwulan pertama sebesar 6,48 persen.
"Hal-hal apa saja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi harus dilakukan," pintanya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP, Belly Bilalusalam menyoroti realisasi penyerapan belanja daerah di penghujung tahun yang masih pada posisi angka 25,31 persen atau Rp 16,10 triliun dari total belanja senilai Rp 63,61 triliun pada APBD tahun 2017.
"Belum optimalnya serapan anggaran ini disebabkan kurang sinerginya antar SKPD dan UKPD," tandasnya.
