Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menerbitkan surat edaran kepada seluruh rumah sakit di Ibukota agar meningkatkan layanan kesehatan.

Setidaknya ada enam poin yang tercantum dalam surat edaran nomor 71/SE/2017 tentang kewajiban pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien tersebut.

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Koesmedi Priharto mengatakan surat edaran ini ditujukan kepada rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Ibukota. Inti dari surat edaran itu menginstuksikan rumah sakit agar tidak menolak menangani pasien.

"Ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan menghindari penolakan pelayanan kesehatan kepada pasien," ujarnya, Selasa (12/9).

Koesmedi menyebutkan, dalam surat edaran yang dikeluarkan 11 September 2017 ini, setiap rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien dengan standar pelayanan rumah sakit. Kemudian melaksanakan fungsi sosial dengan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka bagi rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS.

Rumah sakit juga diminta memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan di instalasi gawat darurat berupa tindakan penyelamatan nyawa atau life saving. Selanjutnya melakukan rujukan pasien rumah sakit dengan terlebih dahulu untuk melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilitasi kondisi pasien sesuai indikasi medis.

Berikutnya melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat dan membuat surat rujukan kepada rumah sakit rujukan. Rumah sakit juga dilarang meminta pasien ataupun keluarga pasien untuk mencari tempat rujukan sendiri.

"Terakhir, untuk melakukan rujukan dapat menghubungi call center 119," ungkap Koesmedi.

Koesmedi menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi rumah sakit yang tidak menjalankan surat edaran ini. Salah satu sanksinya berupa pencabutan perpanjangan izin rumah sakit.

"Apabila edaran ini tidak dilaksanakan, maka rekomendasi perpanjangan izin operasional rumah sakit akan dicabut di Dinas Kesehatan," tandasnya.