Lurah yang ada di 267 kelurahan diminta untuk terus melakukan pendataan warga kurang mampu yang belum memiliki kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono menuturkan, l urah harus mau turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Termasuk, untuk melakukan sosialisasi dan mendata warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

"Kalau ada temuan, warga tersebut harus dibantu untuk segera mengurusnya," kata Gembong, Rabu (6/9).

Ia menambahkan, dirinya tidak ingin ada lurah yang malas untuk turun ke lapangan. Lurah-lurah harus mengubah paradigma yang kurang baik menjadi positif.

"Persoalan di wilayah harus diidentifikasi betul. Tidak hanya BPJS Kesehatan, warga yang berhak menerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga harus diperhatikan," tandasnya.