Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama tim sinkronisasi menggelar Focus Group discussion (FGD) dengan agenda membahas penerapan sistem non tunai.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, pada kesempatan kali ini, pihaknya memaparkan terkait dengan sistem keuangan di Pemprov DKI. 

"Kami paparkan implementasi yang telah dilakukan di DKI dan upaya apa dari Pemprov dalam penerapan sistem non tunai," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/8).

Tuty menuturkan, dalam rapat tersebut, pihaknya juga membahas mengenai potensi pendapatan selama lima tahun ke depan dari sektor pajak.

"Untuk itu kami mapping lima tahun ke depan kekuatannya seperti apa, APBD berapa? KPBU berapa? dan sumber lain seperti KLB dan CSR diteruskan," katanya.

Ditambahkan Tuty, ke depan pihaknya tetap berkomitmen untuk menerapkan sistem non tunai. Telebih sudah ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mulai tahun depan setiap pemerintah daerah menerapkan sistem non tunai.

"Seperti KJP, diharapkan bisa meng-cover lebih luas lagi kebutuhan dari pelajar. Namun tetap non tunai," tandasnya.