"Karena ke depan kita tidak mau lagi mendengar laporan kegagalan melaksanakan kegiatan," ujar Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Minggu (23/7).

Syarif menjelaskan, kegagalan melaksanakan kegiatan tersebut, akan berdampak pada rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

"Otomatis hal ini akan pengaruhi penilaian kinerja jajaran eksekutif," ucapnya.

Ia berharap, di APBD Perubahan 2017 ada perbaikan koordinasi lintas sektor di jajaran eksekutif.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta lainnya, Gembong Warsono. 

Ia menyampaikan, ketika terjadi masalah dalam penyerapan, maka ada beban yang harus ditanggung pemerintah kepada warga.

"Karena bagaimana pun anggaran belanja di APBD ini hak publik. Jadi kita punya tanggungjawab untuk itu," tandasnya.