Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) serta Dinas Bina Marga.

Rapat kerja tersebut digelar untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 627/-078 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2018-2019.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menuturkan, rapat ini dilakukan untuk mencari solusi atas kendala yang dialami DPRKP dan Dinas Bina Marga.

"Kita akan mendengarkan dulu apa yang terjadi di lapangan," ujarnya di sela-sela rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Iman menjelaskan, Surat Gubernur nomor 627/-078 ini perlu dibahas bersama untuk keberlangsungan program kerja berikut langkah antisipasi yang harus dilakukan. "Karena tahun jamak ini berkaitan dengan program kerja masa bakti gubernur yang akan selesai," ucapnya.

Kepala DPRKP DKI Jakarta, Agustino Darmawan menyebutkan, setidaknya ada sembilan program pembangunan rumah susun (rusun) yang terkendala prosesnya. Seharusnya kesembilan rusun tersebut selesai pada program kerja multi years 2016-2017.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yuzmada Faizal menyampaikan ada empat proyek pembangunan jalan yang berpotensi tak sesuai target. Seluruh pembangunan jalan ini berkaitan dengan program penambahan ruas jalan, underpass dan flyover.

"Seperti Underpass Matraman-Salemba terkendala karena kami harus menggeser menara s utet dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat," tandasnya.