Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan tim sinkronisasi membahas 13 langkah mengatasi kemacetan di Ibukota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan dalam pembahasan ini, hampir seluruh program sinkron, khususnya dalam bidang transportasi.

"Mayoritas sinkron. Seperti tadi ada 13 langkah pengendalian macet, semua sinkron," ujarnya usai Forum Group Discussion (FGD) Bidang transportasi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/6).

Tuty menyebutkan, 13 langkah untuk pengendalian macet yang dibahas di antaranya, sistem Electronic Road Pricing (ERP), pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), pengembangan angkutan masal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), integrasi antar moda, serta park and ride.

"ERP, kami ada. Integrasi antar moda, kami juga ada. Kemudian park and ride kami ada. Hanya ada satu yang kewenangan pemerintah pusat terkait JORR dan enam ruas jalan tol," katanya.

Ia memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 nanti 100 persen akan mengakomodir program gubernur dan wakil gubernur terpilih.

"Jadi sudah menyandang fungsi atributif dan delegatif," tandasnya.