Program penataan kawasan pemukiman atau kampung deret di Jakarta Selatan hingga kini masih belum berjalan. Saat ini, Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Selatan masih melakukan proses verifikasi dan survei lapangan.

"Karena kemarin ada laporan hasil pemeriksaan dari BPK, makanya kita akan sangat hati-hati terkait program kampung deret," ujar Chairul L, Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

Rencananya, penataan kampung deret 2014 di wilayah Jakarta Selatan meliputi 13 RW yang termasuk dalam lokasi kumuh dan rawan banjir. RW tersebut merupakan hasil pengajuan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk 2014, yakni RW 08 Kramat Pela, RW 11 Bukit Duri, RW 06 Gandaria Utara, RW 13 Menteng Dalam, RW 09 Menteng Atas, RW 05 Duren Tiga, RW 05 Tegal Parang, RW 03 Pela Mampang, RW 10 Pasar Minggu, RW 03 Ulujami, RW 08 Manggarai, RW 06 Manggarai Selatan, dan RW 14 Grogol Utara.

"Ya, itu kan hasil musrenbang. Makanya sekarang masih proses verifikasi dan survei lapangan. RW mana yang benar-benar pas dan pantas menerima program kampung deret," jelasnya.

Da mengaku kesulitan mencari lokasi yang memang rumahnya layak dibantu dengan posisi berderet. "Tidak mungkin namanya kampung deret, tapi yang dibantu rumahnya loncat-loncat," ucapnya.

Pasalnya, kata Chairul, tujuan program kampung deret yaitu membuat lingkungan menjadi sehat dan tertata. "Seperti yang di Petogogan, rumah dibuat mundur agar jalan bisa lebih lebar, mendapat pancaran cahaya matahari, lalu ada pembenahan saluran air, taman interaksi, fasilitas hidran kering, dan ada PJU," ungkapnya.

Dia menambahkan, dari hasil audit BPK terhadap program kampung deret lalu ditemukan, pelaksanaan program penataan kampung deret terkoreksi negatif. Hal itu diperkuat dengan 90 rumah penerima bantuan penataan kampung berdiri di lahan untuk drainase tata air dan jalan, 1.152 rumah terindikasi berdiri di atas tanah negara, dan enam rumah berada pada garis sepadan sungai.