Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memastikan ketersediaan tambahan alokasi dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diusulkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 2,1 triliun.

"Pembangunan tiga proyek Asian Games 2018 yang dikerjakan oleh PT Jakpro saat ini adalah tugas khusus dari pemerintah pusat. Dewan siap mendukung agar dapat selesai tepat waktu," kata James Arifin Sianipar, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Senin (27/2).

Ia mengatakan, tambahan dana PMP PT Jakpro akan diperoleh dari pendapatan yang hingga saat ini belum disetorkan oleh pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta.

"Ada dua sektor pendapatan yang akan diterima Pemprov DKI dari pemerintah pusat pada pertengahan 2017 sekitar Rp 4 triliun. Diperoleh dari alokasi khusus dan bagi hasil penerimaan tax amnesty," ujarnya.

James meminta PT Jakpro juga menyertakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PMP yang diperoleh dari APBD tahun sebelumnya.

"Mekanismenya seperti itu. Kalau anggaran tahun sebelumnya yang telah disetujui sejauh mana anggaran sudah terserap. Kalau belum digunakan akan diputuskan melalui rapat dewa n untuk dialihkan sebagian untuk pendanaan proyek Asian Games 2018," tuturnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heragandhi menjelaskan, pihaknya masih kekurangan untuk pembiayaan proyek Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome, Equistrian dan Velodrome.

"Masih ada kekurangan dana sebesar Rp 2,1 triliun untuk pembangunan ketiga proyek itu. Kami sedang upayakan minta tambahan dari APBD. Dokumennya sedang disiapkan untuk minta persetujuan dewan," tandasnya.