Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berjanji untuk memperbaiki pengelolaan Anggaran serta  pelayanan masyarakat dan infrastruktur di lingkungan Pemprov DKI. Terlebih dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2013, mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Banyak yang harus diperbaiki, semuanya perlu diperbaiki terkait pengelolaan keuangan disini," kata Jokowi di Balaikota, Selasa (12/8).

Terkait dari temuan BPK yang menyebutkan terdaoat 86 indikasi penyelewengan keuangan daerah dengan total kerugian mencapai Rp 1,54 triliun, mantan Walikota Solo ini menegaskan untuk menindaklanjuti dan  mengusutnya hingga tuntas.

"Ya kita bereskan, kalau kita tidak bereskan akan menjadi sebuah penyimpangan. Tiap hari kita koordinasi," tandas Jokowi.

Sekedar diketahui, dari hasil pemeriksaan APBD DKI 2013, BPK menemukan indikasi kecurangan sebanyak 86 item dengan total kerugian mencapai Rp 1,54 triliun. Temuan tersebut terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 95,01 miliar dan temuan 3E (tidak efisien, tidak ekonomis, dan tidak efektif) senilai Rp 23,13 miliar.