Penyelenggaraan pelayanan publik wajib menempatkan aparatur dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta (BPSDM) terus memberikan pelatihan kepada setiap pegawai agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

" Saya berharap agar ada perubahan terkait dengan integritas, etos kerja, gotong royong dan kerjasama . Hal ini merupakan impelementasi dari Revolusi Mental yang merupakan bagian dari Nawa Cita Presiden," ujar Saefullah pada Rapat Koordinasi Kediklatan, di Ruang Serbaguna Gedung Dinas Teknis, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Menurut Saefullah, perlu dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai. Dengan begitu, akan diperoleh gambaran kompetensi apa yang perlu dikembangkan pada setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta.

"Kepada para Sekdis kalau ada staf atau eselon IV dan III diundang mengikuti diklat harus diizinkan, karena itu merupakan hak dari pegawai yang bersangkutan," ucapnya.

Kepala BPSDM DKI Jakarta, Budihastuti mengatakan, pengembangan kompetensi saat ini bukan lagi hanya mendidik dan melatih lebih banyak di dalam kelas atau sekadar bertatap muka.

"Hampir semua diklat yang kami kembangkan selalu ada muatan untuk soft kompetensi, penguatan sikap dan perilaku. Team building harus kuat, integritas harus kuat agar mereka bisa melayani masyarakat dengan baik," ungkapnya.

Dikatakan Budihastuti, apabila ASN kompeten dan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya maka masyarakat akan puas.

"Pengembangan kompetensi dan sertifikasi akan menjadikan ASN yang profesional bermanfaat bukan hanya kinerja organisasi, tapi untuk dirinya sendiri," tandasnya.