Untuk mencegah pendatang baru berbondong-bondong mengadu nasib ke ibu kota, Pemprov DKI Jakarta mendorong pemerintah pusat ikut campur mengatasinya. Caranya dengan memberdayakan perekonomian di daerah serta menambah peredaran uang dan peningkatan investasi di daerah. Sebab Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang rutin digelar setiap pasca Lebaran terbukti tidak efektif.

"Saya sudah sampaikan. Dorong peredaran uang ke daerah dan investasi," kata Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (8/8).

Jokowi mengatakan, lantaran dianggap tidak efektif, sejak tahun lalu  Pemprov DKI  tidak  mengadakan OYK.  Buktinya meski OYK rutin digelar, jumlah pendatang baru terus meningkat.  "Operasi Yustisi dilakukan sudah berapa tahun? Menghasilkan tidak sih?" tanya mantan Walikota Solo ini.

Secara berkelakar, Jokowi mengatakan cara yang ampuh untuk mengahalau pendatang baru agar Jakarta dipagari. "DKI mau dipagari saja, kunci pake gerbang. Biar tidak ada yang masuk," ujarnya.

Menurut Jokowi, jika di daerah tersedia lapangan pekerjaan, kaum urban tidak akan datang ke Jakarta. Mereka datang ke Jakarta, karena menganggap di ibu kota banyak lapangan pekerjaan. "Orang memandang Jakarta ini banyak lapangan pekerjaan, padahal tidak seperti itu," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebanyak 68.500 pendatang baru akan masuk ibu kota berbarengan dengan musim arus balik Lebaran.  Jumlah tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu, yang hanya 51.500 orang.