Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi 19 kegiatan yang ada di APBD 2017. Semua anggaran dalam kegiatan itu dimatikan atau di nol kan karena tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, ada 19 kegiatan yang dimatikan dari total 18.212 kegiatan.

"Hanya 0,1 persen saja kegiatan yang dimatikan. Semua itu atas hasil koreksi dari Kemendagri," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/1).

Semua alokasi anggaran dari kegiatan yang dimatikan masuk dalam biaya tak terduga (BTT). Nilai 19 anggaran kegiatan yang dimatikan senilai Rp 46,72 miliar.

"Itu semua masuk dalam BTT, sehingga total BTT tahun 2017 mencapai Rp 320 miliar," ujarnya.

Tuty menambahkan kegiatan yang dimatikan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Ke-19 kegiatan tersebut yakni Pengadaan Sarana SMK Negeri 64 Jakarta sebesar Rp 4,04 miliar, migrasi listrik dari pasca bayar menjadi pra bayar di rumah susun Rp 7,49 miliar, pendampingan tenaga ahli untuk kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemda Rp 6,20 miliar, dan sewa mesin fotocopy GOR sunter dan GOR Bahtera Jaya Rp 78,00 juta.

Kemudian renovasi rumah dinas Wakil Gubernur Jalan Besakih Kuningan Jakarta Selatan Rp 1,62 miliar, revitalisasi peralatan kebakaran dan instalasi hidrant gedung Blok G Komplek Balaikota Rp 3,22 miliar, seleksi dan pengembangan kurikulum keasramaan/boarding JIC Rp 5,48 juta, dan penyediaan sarana dan prasarana asrama/boarding JIC Rp 1,69 miliar.

Selain itu, penyediaan perlengkapan keasramaan/boarding JIC Rp 5,55 miliar, renovasi ruang alat kelengkapan dewan Rp 396,45 juta, renovasi ruang outlet loby gedung DPRD Rp 456,60 juta, asuransi kendaraan dinas anggota Dewan Rp 860,77 juta, penataan dan rehab kolam gedung DPRD Rp 579,02 juta.

Kegiatan lainnya yakni pengadaan box control Ac Chiller York Rp 6,53 miliar, penyediaan jasa pengemudi Rp 4,65 miliar, perbaikan rumah dinas ketua DPRD Rp 1,44 miliar, penyelenggaraan apel gabungan tiga pilar (TNI, POLRI dan Pemda) Rp 1,61 miliar, penyediaan/sewa rumah untuk keperluan Kantor Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rp 79,20 juta, dan keikutsertaan dalam pameran Rp 180,22 juta.

Tuty menuturkan pihaknya telah menutup penyusunan RKPD sejak Mei 2016. Dengan berjalannya waktu ada beberapa kegiatan tambahan yang dinilai diperlukan. Ke-19 kegiatan tersebut masuk saat penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Menurut Tuty, sebagian kegiatan tersebut bisa diajukan lagi dalam APBD Perubahan 2017 mendatang. Namun tetap harus dilihat lagi tingkat urgensinya. Salah satunya yakni pengembangan JIC.

"Kami lihat lagi kalau belum kelewat waktu, masih bisa diajukan dalam APBD Perubahan. Kalau memang dianggap relevan masih bisa terutama kayak boarding school JIC," tandasnya.