Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama optimis penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat akan rampung bulan Agustus. Pasalnya, proses penertiban PKL di Monas lebih mudah dibanding penertiban di kawasan Tanah Abang.

"PKL Monas sekarang sudah terkendali, sudah tak ada masalah lagi. Saya kira Monas lebih gampanglah dibanding Tanah Abang," kata Basuki di Balaikota, Selasa (5/8).

Ia mengungkapkan, Monas yang memiliki luas sekitar 80 hektar lebih dijaga dari kepungan PKL liar karena sudah dikelilingi pagar besi. Kondisi berbeda terlihat dengan pasar terbuka di Tanah Abang. "Kalau ada pagar kan enggak mungkin komedi putar bisa masuk kalau enggak dibukakan pintu," ungkapnya.

Pemprov DKI, kata Basuki, juga telah menata pengelolaan Monas dengan menyatukan dua unit pengelola taman dan tugu di bawah satu komando yakni UPT Monas yang dipimpin Rini Hariyani. "Suratnya tinggal menunggu tanda tangan pak Gubernur," tuturnya.

Namun Basuki menjelaskan, pihaknya akan mengosongkan kawasan IRTI Monas terlebih dahulu mengingat jumlah pedagang saat ini mencapai 1.000 PKL. Selanjutnya, menggelar seleksi sebanyak 308 PKL untuk berdagang di kawasan tersebut.

"Sudah ada nama kan gampang. Kita harus menata mereka. Kita sudah tau kok cuma 308 nama. Dan tidak boleh jual dan tidak bisa diwariskan kepada cucu, cuma  boleh anak, menantu, pasangan. Pedagangnya juga tidak boleh menginap di situ," jelasnya.

Ia menambahkan, PKL yang telah diseleksi akan diberikan kartu identitas dan diperbolehkan berdagang di kawasan IRTI Monas. "Kita akan terapkan sistem tersebut. Jadi IRTI Monas akan dikosongkan dahulu baru kita tata ulang pedagangnya," ungkapnya.