Tim monitoring pembangunan dan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan peninjauan serta evaluasi realisasi anggaran di Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara.

Hasilnya, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta Utara dinilai sudah sesuai harapan.

Kepala Sub Bidang Dukestibdan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Dany Sumirat Kurniawan mengatakan, bersama Inspektorat dan Dinas Kominfomas melakukan monitoring evaluasi sebanyak dua kali dalam setahun. Sesuai Instruksi Gubernur No 76 tahun 2016, monitor evaluasi dilaksanakan pada awal dan akhir tahun.

"Monitoring dilakukan untuk mengetahui permasalahan. Makanya hari ini melakukan tinjauan lapangan," ujarnya, Jumat (16/12).

Peninjauan dimulai dari realisasi anggaran di Pemkot Jakarta Utara yakni pembangunan kantor Kecamatan Kelapa Gading dan penerimaan petugas Penangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Kebon Bawang.

Dari hasil monitoring pengadaan dan pemeliharaan, didapati realisasi berkisar 80-95 persen. Hanya beberapa kegiatan yang baru mencapai sekitar 60 persen lantaran belum diinput atau tagihan yang belum selesai.

Untuk pembangunan kantor kecamatan, dinilai sudah rampung dan dalam proses persiapan serah terima. Hanya beberapa bagian saja yang memerlukan perbaikan kecil.

Sedangkan proses penerimaan dan seleksi petugas PPSU di Kelurahan Kebon Bawang, dinilai sudah sesuai aturan. Pemeliharaan kantor kelurahan juga dinilai cukup baik.

"Secara umum, kita menilai realisasi Pemkot Jakarta Utara relatif sudah sesuai harapan, baik dari segi output, outcame, benefit dan impact," tandasnya.