Bupati Bogor, Rachmat Yasin kembali bertemu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (27/1). Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yang digelar di Bendung Katulampa beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan ini setidaknya dihasilkan tiga kesepakatan yang segera dilakukan kedua belah pihak untuk mengurangi banjir di ibu kota.   

Ketiga hal yang disepakati yakni, percepatan pembuatan waduk di dua lokasi di Kecamatan Mega Mendung, Bogor yakni di Cipayung dan Sukamahi. Langkah tersebut adalah upaya untuk menampung air Ciliwung sebelum mengalir deras ke Jakarta. Sehingga bisa mempertahankan status Bendung Katulampa pada siaga 4.

"Insya Allah dengan itu 40 persen suplai air di Ciliwung bisa dikendalikan oleh kita. Maka saran usulan kami dengan Mas Jokowi segera realisasikan waduk yang di Kecamatan Mega Mendung. Pertama di desa Cipayung Datar seluas 107 hektar dan kedua di desa Sukamahi seluas 24,8 hektare," ujar Rachmat, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/1).

Dikatakan Rachmat, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) hanya sanggup untuk mengerjakan pembangunan fisik saja. Sehingga pembebasan lahan akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Sehingga nantinya lahan yang dibeli menggunakan APBD DKI itu tetap menjadi aset Pemprov DKI. Dua waduk ini nantinya digunakan untuk kepentingan bersama antara Bogor dan DKI Jakarta. Sementara untuk pengelolaannya masih akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut.

Sebanyak 275 kepala keluarga (KK) akan terdampak atas pembangunan waduk tersebut. Mereka berasal dari desa Cipayung Datar sebanyak 145 KK dan di Sukamahi sebanyak 130 KK. Rachmat memastikan warga telah bersedia lahannya diganti rugi. Pihaknya juga telah menyediakan lahan lainnya sebagai tempat relokasi warga yakni di Desa Suka Karya dan Sukajahi, yang letaknya tidak terlalu jauh dari lahan warga sebelumnya. Nantinya, lahan untuk pembangunan waduk juga akan dibeli dengan melibatkan tim penilai atau apprasial.

"Hari Rabu lalu saya sudah sosialisasi di depan 3.000 masyarakat saya dan tidak ada satupun yang menolak. Ini saya sampaikan juga ke Mas Jokowi. Rakyat saya siap mambantu, tidak memberikan resistensi apapun, artinya siap mendukung," tegas Rachmat.

Sedangkan kesepakatan kedua yakni normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan sejumlah setu yang ada di Bogor. Rachmat meminta bantuan dari Jokowi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Sebab APBD Kabupaten Bogor tidak cukup untuk membiayainya.

Sedangkan kesepakatan ketiga yakni penertiban vila tanpa izin yang berdiri di bataran Sungai Ciliwung. Tahun ini setidaknya ada 800 vila di kawasan Puncak yang akan dibongkar. "Saya akan lanjutkan menertibkan vila yang tanpa izin. Karena itu juga mengganggu fungsi resapan air di Bogor. Saya juga tidak mau disalahkan terus dengan banjir yang ada di Jakarta," kata Rachmat.

Diakui Rachmat, tahun lalu pihaknya telah menertibkan sebanyak 241 vila. Pihaknya juga tidak tebang pilih dalam menertibkan dengan tidak melihat latar belakang pemilik vila tersebut. Penertiban dimulai dari daerah Cisarua sampai Cijeruk yang masuk dalam kawasan kaki Gunung Salak dan kawasan Taman Nasional Halimun Salak.

Ditambahkan Rachmat, untuk pembongkaran vila, Pemprov DKI menghibahkan dana sebesar Rp 5 miliar. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan hibah yang diberikan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 2,1 miliar. Ke depan, sambung Rachmat, pihaknya meminta agar bantuan tidak hanya berupa uang, melainkan juga hibah alat berat untuk normalisasi setu dan pembongkaran vila.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, realisasi rencana ini menunjukkan, adanya kerjasama antara pemerintah pusat, Pemprov DKI dan Pemkab Bogor dalam rangka mengurangi banjir di Jakarta. "Ya ini artinya secara pelaksaan sudah dimulai. Kita tunjukkan kerjasama dari pemerintah pusat, provinsi (DKI), dan pemkab (Bogor). Ini bagus sekali," kata Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, pihaknya sanggup untuk memberikan bantuan tidak hanya berupa uang tetapi juga alat berat yang diminta Bupati Bogor. Untuk pembebasan lahan dua waduk tersebut, tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp 200 miliar. Sisanya akan dimasukan dalam APBD Perubahan. "Pembebasan lahan tahun ini harus clear, jadi tahun 2015 bisa dimulai fisiknya," tandasnya.