Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerima anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

DKI Jakarta yang sudah dua tahun berturut-turut menerima anugerah ini menempati urutan pertama IDI dengan nilai 85. 32 poin. Selanjutnya Yogyakarta 83.19 poin, Kalimantan Timur 81.24 poin dan Kalimantan Utara 80.16.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, iklim demokrasi di Jakarta saat ini semakin dinamis karena setiap individu dan organisasi kemasyarakatan bisa memainkan hak-hak politiknya.

"Mudah-mudah kondisi ini bisa kita pertahankan bersama. Semakin baik IDI-nya, para investor akan terus berdatangan," katanya di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (30/11).

Ia menyampaikan, penilaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Ketiga aspek tersebut meliputi Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi.

Sementara itu, Menkop olhukam, Wiranto menuturkan, penghargaan IDI diberikan agar masing-masing daerah semakin meningkatkan semangat dalam membangun.

"Diharapkan hasil capaian IDI akan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019," tandasnya.