Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengurangan nilai APBD Perubahan 2016 tidak mempengaruhi program pembangunan di Ibukota. Sebab mayoritas pengurangan anggaran tidak meyentuh bidang pembangunan, melainkan untuk pembelian tanah.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hanya ada beberapa pembangunan yang dibatalkan. Salah satunya yakni pembangunan rumah susun (rusun). Karena pemenang lelang dinilai kurang kompeten. Dirinya tak ingin pembangunan justru mangkrak jika dipaksakan.

"Nggak akan ganggu pembangunan, kami cuma kurangin beli tanah saja. Termasuk kebetulan banyak kontraktor yang menang lelang perumahan itu banyak yang nggak benar, kami batalkan saja," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/10).

Menurut Basuki, pengurangan nilai APBD Perubahan ini salah satunya karena berkurangnya sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun 2015. Selain itu juga dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat, terlambat dicairkan. Sebelumnya penghitungan Silpa 2015 mencapai lebih dari Rp 7,9 triliun. Namun setelah ada penghitungan kembali, Silpa hanya sebesar Rp 4,93 triliun.

"Yang pasti ada pengurangan dalam APBD Perubahan, karena ada perubahan dalam penghitungan nilai Silpa. Sehingga berarati kan duitnya kurang, duit kurang baru kami sesuaikan. Termasuk juga dari pusat bayarnya kan ditunda 2017 nanti kami mau sesuaikan," tandasnya.

Dijadwalkan pada siang ini, akan digelar Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pengesahan APBD Perubahan 2016. Nilai APBD Perubahan 2016 turun 6,34 persen atau Rp 4,25 triliun dari nilai APBD penetapan. Sebelumnya nilai APBD sebesar Rp 67,16 triliun turun menjadi Rp 62,91 triliun.