Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama curiga ada oknum pejabat yang bermain dalam pembebasan lahan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT). Terlebih, hingga kini pembebasan lahan tak kunjung rampung. Padahal pembangunan MRT tidak dapat ditunda lagi. 

"Terlalu banyak kepentingan, oleh oknum, surat kurang ini, terlalu kaku, macam-macam. Saya dengar isu ada oknum pejabat minta persen. Minta uang komisi, kalau enggak diperlambat," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10).

Basuki meminta jika ada oknum yang meminta komisi, agar direkam dan melaporkannya. Mengingat permasalahan pembebasan lahan ini sudah berlarut-larut.

"Rekam saja kalau ada yang minta komisi, lapor. Kami akan berhentikan jadi PNS. Mari selesaikan masalah agar tidak ada hambatan," ucapnya.

Menurut Basuki, konsinyasi lahan ke pengadilan negeri (PN) juga tidak pernah dilakukan.

"Mereka nggak mau lakuin juga, pejabat kami, makanya lucu kan. Padahal warga mau jual semua kok. Ini mirip-mirip beli tanah taman dan RPTRA," ujarnya.

Basuki menambahkan hampir semua warga setuju lahannya digunakan untuk pembangunan MRT. Namun hingga saat ini belum dilakukan pembayaran lahan.

"Semua sudah setuju. Makanya saya dengar di lapangan ada yang mau minta komisi, kalau nggak kasih, nggak mau dibayar," tandasnya.