Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti kinerja Bank DKI yang hingga 2015 telah menerima dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Rp 3,3 trilun dari total alokasi anggaran Rp 11 triliun.

Kinerja bank DKI disoroti karena besaran dana PMP yang diberikan saat ini dianggap tak sebanding dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Peningkatan pelayanan Bank DKI masih kurang," kata Bestari Barus, Anggota Banggar DPRD DKI saat membahas rancangan KUPA- PPAS Perubahan APBD 2016, Kamis (1/9). 

Bestari mengungkapkan, Banggar DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu telah melakukan peninjauan ke kantor cabang Bank DKI di daerah Bandung, Jawa Barat. Dari hasil peninjauan itu diketahui jika kantor cabang bank tersebut tak berjalan.

"Padahal, sekitar 300 ribu warga Jakarta berangkat ke Bandung setiap akhir pekan. Tapi, kita tidak mampu memberikan ekstra layanan di sana," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Bank DKI, Kresno Sediarsi menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkonsentrasi memberikan pelayanan ke warga, pengusaha dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pengembangan pasar.

"Kami sekarang ini lebih fokus ke pengembangan market di Jakarta daripada potensi travel move on dari Jakarta ke Bandung," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), saat ini jumlah warga yang memiliki rekening bank di Ibukota sekitar 15 juta nasabah. Dari jumlah itu, nasabah Bank DKI sendiri sekitar 1,8 juta.

Nasabah tersebut terdiri dari 600 ribu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan 72 ribu nasabah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat umum.

"Kami punya target sekitar 3 hingga 4 juta Kepala Keluarga (KK) di Jakarta ini menjadi nasabah Bank DKI," tandasnya.