Alokasi pendanaan di sejumlah BUMD dinilai bisa saling sinergi dan menguntungkan. Salah satunya adalah pendanaan dari Bank DKI untuk pengelolaan PT Food Station Tjipinang.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Mohamad Taufik mengatakan, pendanaan yang dilakukan oleh PT Food Station Tjipinang untuk membeli stok beras dengan meminjam dari Bank DKI merupakan kerja sama yang menguntung. Menurutnya ini bisa saling menguntungkan dan menunjukkan ciri perusahaan yang sehat.

"Food Station kan bisa pinjam Rp 100 miliar ke Bank DKI, jadi kenapa harus diberikan PMP Rp 300 miliar. Pola seperti itu kan lebih menguntungkan," ujarnya saat rapat lanjutan membahas dan merumuskan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, Kamis (1/9).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi mengatakan, karena kekurangan dana pihaknya memang mengajukan pinjaman dana dari bank DKI sebesar Rp 100 miliar dan baru dipakai sekitar Rp 47,2 miliar. Namun, menurutnya hal tersebut belum terlalu efektif untuk percepatan pemenuhan kebutuhan beras di Ibukota.

"Kita butuh Rp 300 miliar karena pengaruh kita belum cukup di Jakarta. Pemerintah pusat saja baru kuasai 6-8 persen beras nasional baru bisa stabilkan harga. Kita inggin punya pengaruh 10-20 persen jika disetujui," tandasnya.