Langkah penggunaan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dinilai lebih bermanfaat. Pasalnya pendapatan dari ERP bisa digunakan untuk subsidi transportasi umum di Ibukota.

"ERP efektif karena ada duitnya. Itu yang akan kami subsidi balik ke transportasi, kalau ganjil genap kan nggak ada subsidi baliknya," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8).

Basuki mengharapkan, jika semua berjalan dengan baik, seluruh angkutan umum di Jakarta bisa digratiskan. Apalagi ERP juga dinilai berhasil di negara tetangga, Singapura.

"Saya bilang sudahlah, teknologi baru kan kita belum tau, lebih baik nyontek saja teknologi yang sudah puluhan tahun di pasang Singapura atau di Eropa itu saja, dan teknologinya mesti open, sistem terbuka," ujarnya.

Saat ini, ERP memasuki proses lelang dan ditargetkan bisa terpasang pada tahun 2017. Basuki menambahkan tidak ada kendala dalam proses lelang ERP kali ini. Bahkan ratusan perusahaan sudah mendaftar prakualifikasi lelang ERP yang dibuka sejak 29 Juli lalu.

"ERP sekarang sedang proses lelang, mungkin tahun depan bisa jalan. Karena yang paling efektif pembatasan kendaraan sebenarnya memang dengan ERP," tandasnya.