Komisi B DPRD DKI Jakarta menyarankan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta menyusun program kerja yang efektif.

Berdasarkan hasil reses, program kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu saat ini belum maksimal.

"Perlu ada perhatian khusus dinas terkait karena sejumlah program yang ditujukan bagi nelayan di Pulau Seribu belum maksimal," kata Syarifuddin, anggota Komisi B DPRD DKI saat rapat bersama jajaran Dinas KPKP membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016, Rabu (24/8).

Ia mengatakan, pihaknya belum melihat adanya hasil maksimal dari program kegiatan Dinas KPKP DKI yang sedang gencar di Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Misalnya, program kegiatan budidaya terumbu terapung, itu bagus. Tapi, saat dewan turun bertemu warga pada masa reses, banyak warga yang mengeluh karena kapal mereka ditangkapin," ujarnya.

Syarifuddin meminta pemerintah memberikan solusi tepat terkait kebijakan bagi nelayan yang tidak diperbolehkan lagi menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Seribu.

"Dimana titik koordinat bagi nelayan untuk bisa menangkap ikan. Ini yang belum ada," pintanya.

Sementara Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Darjamuni menjelaskan, saat ini sedang gencar melakukan pengalihan usaha bagi nelayan di Kepulauan Seribu yang kondisinya  memprihatinkan.

Di sisi lain, potensi perikanan di Kepulauan Seribu saat ini juga sudah menurun.

"Sesuai intruksi Gubernur DKI, kami saat ini sedang melakukan budidaya laut dengan sistem 80:20. Keuntungan 80 persen bagi nelayan dan 20 persen bagi pemerintah yang nantinya dikembalikan lagi untuk pengembangan usaha," tandasnya.