Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menyusun harga satuan barang. Akibatnya, ribuan paket kegiatan terhambat dilelang di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta.

"Akibatnya, banyak program atau kegiatan yang terhambat pelaksanaan lelang karena tidak ada harga satuan," kata Basuki di Balaikota, Senin (14/7).

Dikatakan Basuki, sejumlah SKPD yang yang belum menyusun harga satuan barang di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Kelautan dan Pertanian.

“Dinas PU, Dinas Perumahan sempat tidak bisa juga. Tetapi Dinas Perumahan segera susun harga satuan barang, jadi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Dulu Dinas Taman juga ada masalah, Dinas Kelautan juga ada masalah. Hampir semua ada masalah dengan harga satuan barang,” ujarnya.

Kesulitan menyusun harga satuan barang, menurut Basuki, disebabkan SKPD terbiasa melelang kegiatan melalui penunjukan langsung (PL). Ahok, sapaan akrabnya menilai, permainan dalam PL kegiatan atau program yang dianggarkan dalam APBD sudah tingkat tinggi.

“Karena mereka terbiasa, mereka sukanya PL itu. Jadi permainan PL ini bisa tinggi. Bisa ratusan PL yang di bawah Rp200 juta. Itu kalau sepotong-sepotong nggak ada apa-apa, tetapi bisa jadi duit terus semuanya. Itu yang saya nggak mengerti,” tuturnya.

Untuk itu, Basuki mengaku tidak mau ambil pusing dan meminta seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menyusun harga satuan barang. “Makanya saya bilang, sudahlah sekarang tidak usah pusing. Beli truk sampah yang banyak, beli bus tingkat yang banyak. Karena kami ingin ada bus tingkat yang gratis setiap 10 menit. Begitu saja,” tandasnya.